Beberapa hari yang lalu, saya menonton berita soal lubang di jalan Gatot Subroto kearah Pancoran. Lubang yang tersebar dibeberapa titik dalam radius 10 meter menyebabkan kemacetan luar biasa tiap harinya diruas jalan tersebut. Terlebih ketika hujan mengguyur. Genangan air membuat pengguna jalan, terutama sepeda motor berjalan jauh lebih lambat untuk berhati-hati melewati daerah “ranjau” tersebut. Alhasil, efek domino kemacetan pun terjadi.

Situasi tersebut tidak hanya terjadi diruas jalan tersebut. Kita bisa lihat banyak jalan di Jakarta dengan kondisi yang amat menyedihkan. Muncul pertanyaan; apa sih sulitnya memperbaiki jalan-jalan di Jakarta? Seberapa sulit sih menambal lubang dalam ruas 10 meter saja?

Jawabannya: sulit! Karena kota ini dibangun atas kebijakan ekonomi dan politik (untuk ekonomi) belaka. Tidak ada nalar yang bisa menjelaskan, kota yang berani mengklaim dirinya sebagai megapolitan dan posisinya sebagai sebuah Ibukota negara memiliki situasi dan kondisi yang sedemikian buruknya.

Dalam berita yang saya saksikan juga menyebutkan angka kecelakaan yang sampai mengakibatkan kematian. Jumlahnya cukup menyeramkan; 13 orang meninggal akibat kecelakaan yang disebabkan kondisi jalan buruk!

lubang_jalanan.jpg

Konon, negara yang katanya maju, masyarakat bisa menuntut ganti rugi kepada pemerintah kota bila dirugikan akibat kelalaian pemerintah dalam mengelola fasilitas publik. Boro-boro nuntut, bisa-bisa pejabat Pemda Jakarta bakal bilang; “masih untung lu gua kasih jalan!”. Eh emangnya jalanan punya moyang lu!

Sepertinya kita sudah bosan juga dengan wacana buruknya kinerja pejabat negara kita. Dari hulu sampai hilir. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun kian hari kian menipis. Hal ini memunculkan lingkaran setan. Pemerintah membela diri dengan mengatakan bahwa perbaikan infrastruktur kota berjalan lambat karena tidak cukup dana. Tidak cukup dana karena masyarakat tidak tertib membayar pajak.

Masyarakat jelas membantahnya dengan keras. Bagaimana saya mau tertib bayar pajak, kinerja pemerintahnya saja kacau seperti ini? Fasilitas kota buruknya minta ampun. Belum lagi soal transparasi. Dan seterusnya.

Saya termasuk dikalangan masyarakat yang menjawab demikian. Sudah berapa lama kita dibodohi dengan jargon wajib pajak tanpa hasil sedikit pun? Parameter apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kota untuk bilang bahwa mereka sudah bekerja dengan baik? Bagi saya tidak ada. Jauh dari bayangan ideal.

Teman saya punya ide;

“Mending kita lubangin aja seluruh jalan di Jakarta, jadi tidak ada lagi jalan yang berlubang”.

“Terus, mau jadi seperti apa?”.

“Jadi danau raksasa”.

“Gimana nasib kita?”

“Gampang, kita naik perahu aja”.

Percakapan yang bodoh memang.

Advertisement